Berjuang sendiri sejak jaman Belanda, sudah menjadi takdir PT Pos kah?

Tubuhnya mulai ringkih karena dimakan usia. Pandangan matanya sudah tak berfungsi lagi karena operasi katarak yang kurang berhasil. Meski begitu, langkah kakinya selalu tegap berjalan ke masjid setiap azan berkumandang. 

SUMEDANG (cestarweb): Haji Emed oleh tetangga satu RT di bilangan Jalan Kebonkol, Sumedang lebih dikenal sebagai imam masjid.

Lelaki tua kelahiran 1939 itu menjalani masa pensiunnya dengan tabah, meski kezaliman demi kezaliman sebagai buah dari kebijakan pemerintah, terus dia alami.

Dengan uang pensiunan yang tak mencapai Rp1 juta per bulan, Haji Emed merasa PT Pos dianaktirikan oleh pemerintah, karena standar ganda kebijakann status pegawai dan pensiunan PT Pos yang tidak setara dengan BUMN lain seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI), misalnya.

Meski sama-sama BUMN, berbeda dari PT KAI yang pegawainya sempat menikmati masa pensiun sebagai PNS ketika jawatan itu berubah status menjadi persero, pegawai PT Pos justru diturunkan statusnya menjadi karyawan swasta.

Dalam sejarahnya, PT Pos telah mengalami beberapa kali perubahan nama.

PT Pos berdiri pada 1931 dengan nama Jawatan PTT. Pada 1962 berubah menjadi PN Postel dan berubah lagi pasca G-30S-PKI 1965 – 1978 menjadi PN Pos dan Giro.

Sejak 1978 hingga 1995, Pos menggunakan nama Perum Pos dan Giro sebelum menjadi PT Pos dan Giro sejak 1995 sampai sekarang sesuai PP Nomor 5 Tahun 1995.

“Dulu setiap laba Pos kami setor ke pemerintah.Kini, loyalitas kami kurang dihargai. Pensiun yang kami terima tidak sampai 30% dari pensiun PNS,” keluh Haji Emed, yang diangkat sebagai pegawai Pos pada 1960.

Dari segi peluang bisnis, PT Pos juga terkesan jauh dari perhatian pemerintah.

Berbeda dari BUMN lainnya seperti Garuda Indonesia, misalnya, yang kerap mendapat suntikan modal meski merugi, PT Pos justru harus berjuang menggali peluang bisnisnya sendiri.

Sejak lesunya arus pengiriman surat dan wesel, PT Pos terus  menggali sumber-sumber pendapatan baru seperti membuka gerai Pospay dan Pos Logistik.

Satu-satunya competitive advantage yang masih dimiliki PT Pos hingga kini adalah kekuatan jaringannya yang menjangkau hingga ke kawasan-kawasan pelosok di Tanah Air.

Kekuatan jaringan inilah yang sering dilirik oleh usaha jasa pengiriman seperti TIKI & JNE, misalnya, yang menjadikan PT Pos sebagai mitra perpanjangan tangan delivery mereka untuk menjangkau pelosok.

Selain kecilnya nilai pensiun, Haji Emed juga merasa dizalimi dalam hal pelayanan kesehatan seperti BPJS.

Oleh PT Pos, pensiunan golongan 3A berpangkat PNMPos itu hanya diberi tunjangan untuk BPJS Rp65 ribu per bulan.

“Karena dirujuk oleh dokter umum ke dokter ahli, harus antre di klinik sekian lama dan ujung-ujungnya harus beli obat sendiri di luar yang harganya di atas Rp100 rb karena BPJS hanya memberi obat sesuai standar pelayanan minimal.

Bahkan ada teman pensiunan saya yang mengalami masalah kesehatan serius yang harus antre berjam-jam di rumah sakit, ujung-ujungnya hanya mendapat obat parasetamol,” tutur Haji Emed yang menjalani pensiun sejak 1995.

Masalah melaratnya hidup para pensiunan PT Pos itu sebetulnya bukanlah isu baru.

Pada 2012, masih jaman pemerintahan SBY, 1.000 pegawai PT Pos pernah menggelar unjuk rasa di Jakarta menuntut kesetaraan hak pensiun dengan PNS lainnya.

Pada tahun yang sama, masalah yang menderita 17.000 lebih pensiunan PT Pos pernah dengan lantang disuarakan oleh Rieke Diah Pitaloka di Komisi IX DPR RI.

Waktu itu, pensiunan PT Pos menerima uang pensiunan terendah Rp230 ribu dan tertinggi Rp780 ribu, bandingkan dengan PNS lain pada level (pangkat & jabatan) yang sama yang menerima terendah Rp1.500.000 dan tertinggi Rp2.700.000.

“Yang diterima Pensiunan Pos Indonesia itu sudah sangat tidak layak. Jauh dari cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari dimana harga sembako meningkat setiap saat. Ini membuat para pensiunan itu tak memiliki daya lagi untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya,” kata Rieke seperti dikutip Beritasatu.com.

Dalam dasawarsa terakhir, gaji PNS sipil maupun TNI/Polri, telah terjadi paling tidak telah mengalami lima kali kenaikan gaji hingga 10% tiap kenaikan.

Namun tidak demikian halnya dengan PT Pos.

Pada 2015, Badan Kepegawaian Negara (BKN) sempat juga mengkaji masalah tersebut, namun hingga kini tidak jelas follow-up nya bagaimana.

“Apa memang takdir kami untuk terus berjuang sejak jaman Belanda sampai sekarang ini?” tanya Haji Emed.

Standar ganda kebijakan pemerintah juga dialami cucunya belum lama berselang.

Akong, cucu kesayangan lelaki 78 tahun itu yang baru lulus SBMPTN, diharuskan membayar uang  kuliah hampir Rp4 juta per semester di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, atau kurang lebih sama dengan rata-rata uang kuliah di perguruan tinggi swasta seperti UIN Solo, misalnya.

Usut punya usut, ternyata pihak rektorat tidak menyetujui program Bidik Misi cucunya itu, meski sudah dilengkapi dengan slip gaji Rp2 juta / bulan dari kantor tempat orang tuanya bekerja.

“Kalau toh uang kuliahnya sama dengan swasta, apa poin nya lulus SBMPTN dan kuliah di negeri?” kata Sumijati, putri sulung Haji Emed.

Boleh jadi, keluarga Haji Emed memang sudah ditakdirkan untuk terus berjuang melawan ketidakadilan di dalam negeri Bumi Pertiwi ini.

Dalam bisu, Haji Emed terus melangkah menuju masjid favoritnya, tempat ia bebas melampiaskan semua keluh kesahnya kepada Sang Pemilik jagad semesta…

Ali Cestar
Penulis adalah redaktur media logistik, berdomisili di Hambalang

 

 

Advertisements