Belajar dari pelosok, cara berdemokrasi tanpa mahar

Nama yang tercantum di layar ponselnya cukup familiar. Bedul, (bukan nama sebenarnya), tumben menghubungi Alec. Karena jarang menerima panggilan telpon dari konco lamanya itu, sore itu ponsel langsung dia angkat.

DEPOK (cestarweb): “Lec, lu malam ini ada waktu nggak? Bisa mampir ke kios sebentar, ada yang mau saya diskusikan,” kata Bedul di seberang telpon.

Orang-orang di sekitarnya bisa memanggil namanya dengan sebutan Bang Bedul. Pria kelahiran Lamongan itu, dikenal sebagai RW tajir di lingkungan tempat tinggalnya.

Terakhir kali bertemu dengan pria berkepala cepak ala Apache itu sekitar lima tahun lalu ketika Alec dimintai pendapat tentang plus minus perlu tidaknya pemasangan sentra anjungan tunai mandiri (ATM) di ruko miliknya.

Selepas Isya, Alec memacu motor bututnya ke ruko Bang Bedul. Suasana masih tampak sepi, karena biasanya pada malam minggu suasana di ruko mulai ramai pukul 10.00 malam, saat pentas musik rock mulai digelar.

Setelah berbasa-basi dengan menawarkan makanan dan minuman dari gerai-gerai yang ada di komplek ruko tersebut, Bang Bedul memulai percakapan.

“Gua ditawari oleh Partai (anu) untuk jadi caleg di Depok. Tapi gua harus menyiapkan mahar Rp500 juta buat pengurus partai (DPD),” tutur Bang Bedul.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa sejak jaman reformasi bergulir, partai-partai kerap menawarkan posisi caleg kepada orang-orang yang dianggap tajir dan berada dengan kompensasi membayar ‘mahar politik.’

FB_IMG_1493026401605

Di luar itu, Sang Caleg mesti harus menyiapkan lagi dana kampanye untuk mempromosikan dirinya ke tengah masyarakat, biasanya dibantu oleh mesin-mesin partai di wilayah dapil caleg tersebut.

Alhasil, tak sedikit caleg gagal yang mengalami stres dan depresi bahkan ada yang sampai gila karena terlibat utang di sana-sini, demi mewujudkan ambisinya itu.

Sementara caleg yang berhasil lolos ke gedung dewan, mulai menghitung-hitung bagaimana agar bisa cepat ‘balik modal’ dan kalau bisa ‘untung besar’ dari kursi dewan yang ia duduki.

Selain caleg, praktik mahar ini juga sering diterapkan terhadap calon bupati, walikota dan gubernur yang hendak bertarung di pilkada-pilkada.

Jadi, begitu mereka berhasil mendapatkan jabatan kepala daerah, maka sering urusan perijinan dan lelang proyek-proyek di daerah dijadikan lahan basah untuk menumpuk pundit-pundi pribadi dan partainya.

FB_IMG_1488866946303

Kalau hari ini kita dapati banyak kepala daerah yang diseret KPK karena terlibat korupsi, pungli atau gratifikasi, itu semua tak lepas dari proses awal demokratisasi yang kita bangun selama ini.

Bang Bedul terlihat termangu-mangu mendengar cerita Alec, sambil menghirup minuman favoritnya, jus lemon, sajian yang sama yang dihidangkan buat Alec.

“Lantas dalam kasus Ane, gimana dong solusinya?” tanya Bang Bedul.

“Jawabnya simpel saja Bang, tidak perlu! Karena tingkat elektabilitas orang tak bisa hanya karena orang itu dikenal sebagai RW tajir di lingkungannya. Untuk  Dapil Depok paling tidak Abang mesti punya basis massa di dua atau tiga kecamatan. Kalau tidak, usaha Abang hanya akan sia-sia belaka menghabiskan duit dan waktu dengan percuma,” tandas Alec.

Bahasa gaulnya, “Mbok ya bercermin dulu deh, Bang” batin Alec.

Belajar dari pelosok

Meski jaman sekarang identik dengan hal yang serba konsumerisme dan materialisme, tapi di beberapa pelosok nagari (daerah) masih ditemukan praktik pengangkatan pemimpin, dalam hal ini disebut panghulu atau Datuk di mana calon datuk tidak mengeluarkan biaya sepeserpun.

Nama-nama nagari tidak perlu disebutkan, guna menghindari kecemburuan lokalitas.

Di Sumatera Barat, ada beberapa hal dalam tradisi adat mereka yang bisa dijadikan acuan solusi dalam menyikap biaya berdemokrasi yang ‘mahal,’ adalah tiga hal berikut.

  1. Mambangkik batang tarandam (membangkit batang terendam).

Batang yang terendam identik dengan material yang sangat kuat, tahan lama dan bernilai tinggi dan sering dijadikan bahan utama untuk mendirikan sebuah bangunan, dalam hal ini adalah Rumah Gadang.

Ini berlaku ketika gelar pusaka (datuk) telah lama dianggurkan. Mungkin, karena terputusnya keturunan laki-laki, atau bisa juga karena terbentur pada biaya malewakan gala (prosesi pengangkatan gelar datuk) yang belum ada. Terjadi kevakuman dalam waktu yang cukup lama.

Setelah sumber-sumber dana berhasil digali (batang tarandam) dan tokoh yang dianggap layak menjadi datukpun sudah siap, maka dimulailah acara malewakan gala tersebut.

  1. Mangambangkan nan talipek (membuka lipatan)

Ini artinya menghidupkan kembali status sosial atau gelar pusaka adat yang sudah lama tidak dipakai.

Biasanya disebabkan karena belum adanya kesepakatan tentang calon yang dianggap tepat untuk diangkat sebagai panghulu / datuk, mungkin karena faktor Si Calon belum cukup umur, dll.

  1. Manurunkan nan tagantuang (menurunkan yang tergantung)

Pada hakikatnya kurang lebih sama dengan poin 1 dan 2 yakni karena alasan-alasan tertentu baik faktor usia maupun biaya, rencana batagak gala (peresmian gelar datuk) sempat menjadi tertunda alias menggantung untuk waktu lama.

Dari ketiga poin diatas dapat dicermati bagaimana masyarakat Minangkabau sangat berhati-hati dalam menentukan pilihan siapa pemimpin yang pantas buat mereka, dan tak memaksakan diri jika belum siap.

Selain itu, segala biaya yang timbul akibat pemilihan pemimpin itu, ditanggung renteng secara gotong-royong oleh anak kamanakan (karib kerabat dalam kaum).

Sehingga, Si Calon tidak terbebani oleh biaya mahar politik apapun dan tak ada konsekuensi mesti ‘balik modal’ apalagi ‘cari untung’ dalam menjalankan jabatannya, sebagai satu amanah publik.

Ali Cestar
Penulis adalah pemerhati sosial politik, berdomisili di Hambalang, Bogor.

Advertisements

Isu komunis di antara warisan status quo & bayang-bayang sosialisme

Mungkin hanya segelintir orang yang paham arti kata ‘persbiro.’ Bagi Mas Bud yang ketika itu diserahi tugas mengembangkan desk baru, transportasi, kata itu lazim digunakan ketika mengkompilasi sejumlah naskah dari beberapa sumber sekaligus. Tujuannya semata demi efiensi redaksional sehingga semua sumber berita tak perlu disebutkan satu persatu.

JAKARTA (cestarweb): Namun bagi Alec, salah seorang bawahan Mas Bud di desk yang sama di koran ekonomi tersebut, kata ‘persbiro’ identik dengan romantisme masa-masa perjuangan anak negeri jajahan.

Menurut Wikipedia.org, nama Persbiro identik dengan Indonesische Persbureu (IP) atau Persbiro Indonesia, didirikan oleh RM Soewardi Soerjadiningrat yang kemudian lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara.

Persbiro didirikan di Den Haag pada Nopember 1913 dan pada awalnya dimaksudkan sebagai sumber finansial bagi keluarga Ki Hadjar. Namun kemudian, Persbiro berkembang menjadi alat propaganda dan pejuangan kaum pergerakan Indonesia di Belanda.

Pada 31 Maret 1951, setelah proses nasionalisasi, Belanda menyerahkan kantor berita Algemeen Niews en Telegraaf Agentschaap (Aneta) kepada Yayasan Persbiro Indonesia yang berlangsung secara bertahap hingga 1955.

Pada 6 Nopember 1954, Pers Biro Indonesia (PIA) resmi berdiri dan menunjuk BM Diah sebagai ketua pengurus yayasan sementara Djamaludin Adinegoro sebagai Pemimpin Umum.

IMG_20170818_072019

Pada 13 Desember 1962, PIA dilebur dengan Antara sementara kantor-kantor berita kecil seperti Asian Press Board (APB) dan Indonesian National Press & Publicity Service (INPS) dibubarkan, menyusul keluarnya UU Press No II yang hanya membolehkan satu kantor berita tunggal, bernama Antara.

Pada saat yang sama, komunisme sedang bergelora di Tanah Air. Partai Komunis Indonesia (PKI) sepertinya mendapat tempat khusus dalam pemerintahan Ir Soekarno,  bahkan mencetuskan Nasakom, singkatan dari Nasional, Agama, Komunis, seakan di wilayah NKRI hanya diakui tiga kekuatan politik itu saja.

PKI merupakan pendukung utama gagasan Nasakom. Bahkan partai itu tak segan-segan melibas partai berhaluan yang sama, Partai Murba (Musyawarah Rakyat Banyak) yang didirikan oleh tokoh kiri, Datuk Tan Malaka.

Bung Karno kemudian membubarkan Partai Murba berdasarkan laporan PKI bahwa Murba telah memfitnah PKI hendak melakukan kudeta menjelang September 1965.

Oleh pemerintahan Soeharto, pada 1971 Partai Murba direhabilitasi dan sempat ikut Pemilu pada 1971. Baru pada Pemilu 1977, partai itu dilebur ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Dan pada Pemilu 1999, Partai Murba muncul lagi dengan nomor urut 31, namun tercampak dari daftar kontestan pemilu berikutnya karena tidak lolos electoral threshold. Sempat ganti jaket menjadi Partai Murba Indonesia pada 2009, namun tak lulus seleksi untuk ikut Pemilu.

Kembali ke masalah Persbiro, ternyata istilah itu tidak hanya dimonopoli oleh awak pers saja. Partai Komunis ternyata juga menggunakan istilah Persbiro sebagai bagian dari struktur partai.

Dalam Partai Komunis, termasuk di Rusia dan Cina, dalam struktur partai terdapat dua corong utama yakni Politbiro yang mengurusi bidang politik dan pemerintahan serta Persbiro yang mengurusi bidang ideologi dan propaganda.

Mengetahui akan hal ini, Alec sebagai penggagas Persbiro.com berada dalam posisi dilema.

IMG_20170818_095751

Akankah tempat tongkrongan teman-teman penulis, eks wartawan, webmaster, copy writer, penerjemah dan redaktur freelance ini akan diteruskan sebagai satu brand usaha?

Khawatir akan jadi korban fitnah menjadi bagian kebangkitan komunisme di Tanah Air, akhirnya Persbiro.com dibiarkan terlantar dan di homepage situs itu kini hanya terpampang spanduk pemasangan parabola gratis berlangganan, sebagai bagian dari semangat kebebasan informasi di abad milenal ini.

Kalau Anda punya gagasan cemerlang tentang bagaimana optimalisasi situs tersebut, silakan hubungi Sang Founder di 0821-5531-5751 via Whatapps.

Dilema yang sama juga dialami oleh paham sosialisme di Indonesia. Sebagian orang beranggapan paham sosialisme dekat kepada komunisme alias lebih ke kiri.

Sementara bagi sebagain lain, sosialisme merupakan inti ajaran Islam dan lebih dekat ke paham kanan.

Cukup membingungkan bukan?

Sementara istilah komunis itu sendiri berasal dari Bahasa Inggris seperti commune (kelompok yang hidup bersama), communal (yang berhubungan dengan kepaguyuban), dan community (himpunan atau masyarakat).

Hal inilah yang pernah dipertegas oleh Bung Karno tentang pengertian ‘komunis’ yang oleh kalangan awam di masa itu kerap diasosikan dengan atheis atau kaum yang tak mengenal Tuhan.

Bagi Bung Karno, komunisme hanyalah satu ideologi yang merekat negara kesatuan bernama Uni Soviet, sementara atheisme itu sendiri hanya dianut oleh masyarakat di negara bagian bernama Rusia saja.

Karena, banyak negara-negara bagian lain di Uni Soviet yang justru mayoritas menganut ajaran Islam, seperti Tajikistan, Uzbekistan, dll.

Meski berbeda istilah, kedua ideologi (komunisme & sosialisme) memiliki satu common ground yaitu mengalami sejarah pahit dengan praktik-praktik kapitalistik.

Jadi tidak heran, seorang Datuk Tan Malaka, putra Minang yang dikenal sebagai pejuang kemerdekaan beraliran kiri, lebih memilih dirinya disebut sosialis ketimbang komunis, karena kesalahpahaman arti ini.

Itu menjelaskan kenapa Tan Malaka keluar dari PKI dan mendirikan partai sendiri, Murba, yang kemudian hari menjadi salah satu musuh politik PKI.

Bagaimanapun, komunisme dan sosialisme masih memiliki musuh bersama, bernama kapitalisme, yang menjadi dasar menjamurnya gerakan-gerakan anti-kapitalistik seperti solidaritas buruh dan ormas-ormas akar rumput lainnya.

Artinya, kalau ada pihak-pihak yang anti kepada kebangkitan komunisme dan sosialisme, bisa dipastikan berasal dari kelompok-kelompok kapitalistik yang cengkeramannya sudah mengakar sejak kelompok modal diberi tempat di Tanah Air.

Bahkan di negara komunis seperti Cina sekalipun, kelompok kapitalistik tetap diberi tempat dalam aktivitas perekonomian, meski eksistensi mereka belum diakui secara terang-terangan alias masih malu-malu.

IMG_20170818_090829

Kontroversi tentang ancaman kebangkitan komunisme di Indonesia bermuara pada satu hal, penegasan akan arah dan tujuan platform politik & perekonomian bangsa ini, mendukung kapitalime global atau mencari konsensus baru yang lebih komunal dan sosialistik, dan mungkin saja lebih islami.

Yang jelas, kelompok status quo yang selama ini telah menikmati gurihnya kue kapitalistik di Republik ini, tak akan rela kenyamanan mereka terganggu oleh bayang-bayang sosialisme yang sengaja dilabeli komunis biar terkesan lebih angker dan seram di tengah masyarakat.

* Penulis adalah pemerhati ideologi, mantan wartawan, berdomisili di Hambalang, Bogor