Belajar dari pelosok, cara berdemokrasi tanpa mahar

Nama yang tercantum di layar ponselnya cukup familiar. Bedul, (bukan nama sebenarnya), tumben menghubungi Alec. Karena jarang menerima panggilan telpon dari konco lamanya itu, sore itu ponsel langsung dia angkat.

DEPOK (cestarweb): “Lec, lu malam ini ada waktu nggak? Bisa mampir ke kios sebentar, ada yang mau saya diskusikan,” kata Bedul di seberang telpon.

Orang-orang di sekitarnya bisa memanggil namanya dengan sebutan Bang Bedul. Pria kelahiran Lamongan itu, dikenal sebagai RW tajir di lingkungan tempat tinggalnya.

Terakhir kali bertemu dengan pria berkepala cepak ala Apache itu sekitar lima tahun lalu ketika Alec dimintai pendapat tentang plus minus perlu tidaknya pemasangan sentra anjungan tunai mandiri (ATM) di ruko miliknya.

Selepas Isya, Alec memacu motor bututnya ke ruko Bang Bedul. Suasana masih tampak sepi, karena biasanya pada malam minggu suasana di ruko mulai ramai pukul 10.00 malam, saat pentas musik rock mulai digelar.

Setelah berbasa-basi dengan menawarkan makanan dan minuman dari gerai-gerai yang ada di komplek ruko tersebut, Bang Bedul memulai percakapan.

“Gua ditawari oleh Partai (anu) untuk jadi caleg di Depok. Tapi gua harus menyiapkan mahar Rp500 juta buat pengurus partai (DPD),” tutur Bang Bedul.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa sejak jaman reformasi bergulir, partai-partai kerap menawarkan posisi caleg kepada orang-orang yang dianggap tajir dan berada dengan kompensasi membayar ‘mahar politik.’

FB_IMG_1493026401605

Di luar itu, Sang Caleg mesti harus menyiapkan lagi dana kampanye untuk mempromosikan dirinya ke tengah masyarakat, biasanya dibantu oleh mesin-mesin partai di wilayah dapil caleg tersebut.

Alhasil, tak sedikit caleg gagal yang mengalami stres dan depresi bahkan ada yang sampai gila karena terlibat utang di sana-sini, demi mewujudkan ambisinya itu.

Sementara caleg yang berhasil lolos ke gedung dewan, mulai menghitung-hitung bagaimana agar bisa cepat ‘balik modal’ dan kalau bisa ‘untung besar’ dari kursi dewan yang ia duduki.

Selain caleg, praktik mahar ini juga sering diterapkan terhadap calon bupati, walikota dan gubernur yang hendak bertarung di pilkada-pilkada.

Jadi, begitu mereka berhasil mendapatkan jabatan kepala daerah, maka sering urusan perijinan dan lelang proyek-proyek di daerah dijadikan lahan basah untuk menumpuk pundit-pundi pribadi dan partainya.

FB_IMG_1488866946303

Kalau hari ini kita dapati banyak kepala daerah yang diseret KPK karena terlibat korupsi, pungli atau gratifikasi, itu semua tak lepas dari proses awal demokratisasi yang kita bangun selama ini.

Bang Bedul terlihat termangu-mangu mendengar cerita Alec, sambil menghirup minuman favoritnya, jus lemon, sajian yang sama yang dihidangkan buat Alec.

“Lantas dalam kasus Ane, gimana dong solusinya?” tanya Bang Bedul.

“Jawabnya simpel saja Bang, tidak perlu! Karena tingkat elektabilitas orang tak bisa hanya karena orang itu dikenal sebagai RW tajir di lingkungannya. Untuk  Dapil Depok paling tidak Abang mesti punya basis massa di dua atau tiga kecamatan. Kalau tidak, usaha Abang hanya akan sia-sia belaka menghabiskan duit dan waktu dengan percuma,” tandas Alec.

Bahasa gaulnya, “Mbok ya bercermin dulu deh, Bang” batin Alec.

Belajar dari pelosok

Meski jaman sekarang identik dengan hal yang serba konsumerisme dan materialisme, tapi di beberapa pelosok nagari (daerah) masih ditemukan praktik pengangkatan pemimpin, dalam hal ini disebut panghulu atau Datuk di mana calon datuk tidak mengeluarkan biaya sepeserpun.

Nama-nama nagari tidak perlu disebutkan, guna menghindari kecemburuan lokalitas.

Di Sumatera Barat, ada beberapa hal dalam tradisi adat mereka yang bisa dijadikan acuan solusi dalam menyikap biaya berdemokrasi yang ‘mahal,’ adalah tiga hal berikut.

  1. Mambangkik batang tarandam (membangkit batang terendam).

Batang yang terendam identik dengan material yang sangat kuat, tahan lama dan bernilai tinggi dan sering dijadikan bahan utama untuk mendirikan sebuah bangunan, dalam hal ini adalah Rumah Gadang.

Ini berlaku ketika gelar pusaka (datuk) telah lama dianggurkan. Mungkin, karena terputusnya keturunan laki-laki, atau bisa juga karena terbentur pada biaya malewakan gala (prosesi pengangkatan gelar datuk) yang belum ada. Terjadi kevakuman dalam waktu yang cukup lama.

Setelah sumber-sumber dana berhasil digali (batang tarandam) dan tokoh yang dianggap layak menjadi datukpun sudah siap, maka dimulailah acara malewakan gala tersebut.

  1. Mangambangkan nan talipek (membuka lipatan)

Ini artinya menghidupkan kembali status sosial atau gelar pusaka adat yang sudah lama tidak dipakai.

Biasanya disebabkan karena belum adanya kesepakatan tentang calon yang dianggap tepat untuk diangkat sebagai panghulu / datuk, mungkin karena faktor Si Calon belum cukup umur, dll.

  1. Manurunkan nan tagantuang (menurunkan yang tergantung)

Pada hakikatnya kurang lebih sama dengan poin 1 dan 2 yakni karena alasan-alasan tertentu baik faktor usia maupun biaya, rencana batagak gala (peresmian gelar datuk) sempat menjadi tertunda alias menggantung untuk waktu lama.

Dari ketiga poin diatas dapat dicermati bagaimana masyarakat Minangkabau sangat berhati-hati dalam menentukan pilihan siapa pemimpin yang pantas buat mereka, dan tak memaksakan diri jika belum siap.

Selain itu, segala biaya yang timbul akibat pemilihan pemimpin itu, ditanggung renteng secara gotong-royong oleh anak kamanakan (karib kerabat dalam kaum).

Sehingga, Si Calon tidak terbebani oleh biaya mahar politik apapun dan tak ada konsekuensi mesti ‘balik modal’ apalagi ‘cari untung’ dalam menjalankan jabatannya, sebagai satu amanah publik.

Ali Cestar
Penulis adalah pemerhati sosial politik, berdomisili di Hambalang, Bogor.

Advertisements

Berjuang sendiri sejak jaman Belanda, sudah menjadi takdir PT Pos kah?

Tubuhnya mulai ringkih karena dimakan usia. Pandangan matanya sudah tak berfungsi lagi karena operasi katarak yang kurang berhasil. Meski begitu, langkah kakinya selalu tegap berjalan ke masjid setiap azan berkumandang. 

SUMEDANG (cestarweb): Haji Emed oleh tetangga satu RT di bilangan Jalan Kebonkol, Sumedang lebih dikenal sebagai imam masjid.

Lelaki tua kelahiran 1939 itu menjalani masa pensiunnya dengan tabah, meski kezaliman demi kezaliman sebagai buah dari kebijakan pemerintah, terus dia alami.

Dengan uang pensiunan yang tak mencapai Rp1 juta per bulan, Haji Emed merasa PT Pos dianaktirikan oleh pemerintah, karena standar ganda kebijakann status pegawai dan pensiunan PT Pos yang tidak setara dengan BUMN lain seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI), misalnya.

Meski sama-sama BUMN, berbeda dari PT KAI yang pegawainya sempat menikmati masa pensiun sebagai PNS ketika jawatan itu berubah status menjadi persero, pegawai PT Pos justru diturunkan statusnya menjadi karyawan swasta.

Dalam sejarahnya, PT Pos telah mengalami beberapa kali perubahan nama.

PT Pos berdiri pada 1931 dengan nama Jawatan PTT. Pada 1962 berubah menjadi PN Postel dan berubah lagi pasca G-30S-PKI 1965 – 1978 menjadi PN Pos dan Giro.

Sejak 1978 hingga 1995, Pos menggunakan nama Perum Pos dan Giro sebelum menjadi PT Pos dan Giro sejak 1995 sampai sekarang sesuai PP Nomor 5 Tahun 1995.

“Dulu setiap laba Pos kami setor ke pemerintah.Kini, loyalitas kami kurang dihargai. Pensiun yang kami terima tidak sampai 30% dari pensiun PNS,” keluh Haji Emed, yang diangkat sebagai pegawai Pos pada 1960.

Dari segi peluang bisnis, PT Pos juga terkesan jauh dari perhatian pemerintah.

Berbeda dari BUMN lainnya seperti Garuda Indonesia, misalnya, yang kerap mendapat suntikan modal meski merugi, PT Pos justru harus berjuang menggali peluang bisnisnya sendiri.

Sejak lesunya arus pengiriman surat dan wesel, PT Pos terus  menggali sumber-sumber pendapatan baru seperti membuka gerai Pospay dan Pos Logistik.

Satu-satunya competitive advantage yang masih dimiliki PT Pos hingga kini adalah kekuatan jaringannya yang menjangkau hingga ke kawasan-kawasan pelosok di Tanah Air.

Kekuatan jaringan inilah yang sering dilirik oleh usaha jasa pengiriman seperti TIKI & JNE, misalnya, yang menjadikan PT Pos sebagai mitra perpanjangan tangan delivery mereka untuk menjangkau pelosok.

Selain kecilnya nilai pensiun, Haji Emed juga merasa dizalimi dalam hal pelayanan kesehatan seperti BPJS.

Oleh PT Pos, pensiunan golongan 3A berpangkat PNMPos itu hanya diberi tunjangan untuk BPJS Rp65 ribu per bulan.

“Karena dirujuk oleh dokter umum ke dokter ahli, harus antre di klinik sekian lama dan ujung-ujungnya harus beli obat sendiri di luar yang harganya di atas Rp100 rb karena BPJS hanya memberi obat sesuai standar pelayanan minimal.

Bahkan ada teman pensiunan saya yang mengalami masalah kesehatan serius yang harus antre berjam-jam di rumah sakit, ujung-ujungnya hanya mendapat obat parasetamol,” tutur Haji Emed yang menjalani pensiun sejak 1995.

Masalah melaratnya hidup para pensiunan PT Pos itu sebetulnya bukanlah isu baru.

Pada 2012, masih jaman pemerintahan SBY, 1.000 pegawai PT Pos pernah menggelar unjuk rasa di Jakarta menuntut kesetaraan hak pensiun dengan PNS lainnya.

Pada tahun yang sama, masalah yang menderita 17.000 lebih pensiunan PT Pos pernah dengan lantang disuarakan oleh Rieke Diah Pitaloka di Komisi IX DPR RI.

Waktu itu, pensiunan PT Pos menerima uang pensiunan terendah Rp230 ribu dan tertinggi Rp780 ribu, bandingkan dengan PNS lain pada level (pangkat & jabatan) yang sama yang menerima terendah Rp1.500.000 dan tertinggi Rp2.700.000.

“Yang diterima Pensiunan Pos Indonesia itu sudah sangat tidak layak. Jauh dari cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari dimana harga sembako meningkat setiap saat. Ini membuat para pensiunan itu tak memiliki daya lagi untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya,” kata Rieke seperti dikutip Beritasatu.com.

Dalam dasawarsa terakhir, gaji PNS sipil maupun TNI/Polri, telah terjadi paling tidak telah mengalami lima kali kenaikan gaji hingga 10% tiap kenaikan.

Namun tidak demikian halnya dengan PT Pos.

Pada 2015, Badan Kepegawaian Negara (BKN) sempat juga mengkaji masalah tersebut, namun hingga kini tidak jelas follow-up nya bagaimana.

“Apa memang takdir kami untuk terus berjuang sejak jaman Belanda sampai sekarang ini?” tanya Haji Emed.

Standar ganda kebijakan pemerintah juga dialami cucunya belum lama berselang.

Akong, cucu kesayangan lelaki 78 tahun itu yang baru lulus SBMPTN, diharuskan membayar uang  kuliah hampir Rp4 juta per semester di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, atau kurang lebih sama dengan rata-rata uang kuliah di perguruan tinggi swasta seperti UIN Solo, misalnya.

Usut punya usut, ternyata pihak rektorat tidak menyetujui program Bidik Misi cucunya itu, meski sudah dilengkapi dengan slip gaji Rp2 juta / bulan dari kantor tempat orang tuanya bekerja.

“Kalau toh uang kuliahnya sama dengan swasta, apa poin nya lulus SBMPTN dan kuliah di negeri?” kata Sumijati, putri sulung Haji Emed.

Boleh jadi, keluarga Haji Emed memang sudah ditakdirkan untuk terus berjuang melawan ketidakadilan di dalam negeri Bumi Pertiwi ini.

Dalam bisu, Haji Emed terus melangkah menuju masjid favoritnya, tempat ia bebas melampiaskan semua keluh kesahnya kepada Sang Pemilik jagad semesta…

Ali Cestar
Penulis adalah redaktur media logistik, berdomisili di Hambalang

 

 

Tips pengurusan paspor di kantor imigrasi Depok

Jika Anda warga Depok hendak mengurus paspor di Kantor Imigrasi Depok dan berharap diprioritaskan, Anda akan kecele. Kenapa? Karena pelayanan di Kantor Imigrasi tidak mengenal prioritas wilayah. WNI berdomisili di daerah manapun bisa mengurus paspor di kantor imigrasi mana saja.

DEPOK (cestarweb): Bagi Alec, seorang warga Depok, yang berangkat dari rumah sejak habis subuh dan ikut antrian sejak pukul 05.30 WIB di Kantor Imigrasi Depok, perlakuan ini terkesan kurang adil.

Karena, meski datang pagipun, ternyata antrian sudah panjang dan ia berada di barisan paling belakang.

Pada hari Kamis 6 Juli 2017 itu, sesuai pengakuan pegawai kantor tersebut, memang warga Depok yang datang mengurus paspor hanya segelintir.

Ramenya antrian justru umumnya berasal dari penduduk Jakarta Selatan dan Kota Bogor yang sengaja datang ke Imigrasi Depok karena kantor imigrasi di wilayah mereka selalu membludak.

Menurut pengamatan Alec, standar pelayanan tiap pegawai bagian pengambilan data sekitar 30 dokumen per hari.

Jika satu kantor memiliki 7 (tujuh) fasilitas sidik jari dan pengambilan foto, maka jumlah pemohon yang bisa dilayani maksimal per hari adalah 7×30=210 pemohon.

Inti pelayanan terletak pada pengambilan data pemohon. Ini termasuk wawancara, pengambilan sidik jari dan foto di ruangan yang sama.

Berada di urutan 10 terakhir, membuat Alec berpikir panjang apa yang harus dilakukan sembari menunggu nomor antriannya dipanggil, yang diperkirakan bisa menunggu berjam-jam sebelum gilirannya tiba.

Waktu tunggu ia menfaatkan untuk sholat zuhur di masjid terdekat. Usai sholat, Alec menyempatkan makan siang di kantin belakang.

Di Kantor Imigrasi Depok, tersedia speaker di sekeliling gedung sehingga pemohon bisa mendengar tiap nomor antrian yang dipanggil.

Celakanya, di kantin belakang, speaker alias pengeras suara tidak ada, sehingga Alec tidak tahu kalau nomor antriannya sudah dipanggil.

Waktu sudah menunjukkan pukul 14.00 sore ketika Alec melangkah masuk ke dalam ruang tunggu dan kaget karena nomor antriannya sudah terlewati.

“Maaf, Bos, saya sedang makan siang di kantin belakang dan nggak dengar nomor dipanggil karena di situ tak ada speakernya,” kata Alec menyampaikan protes lewat satpam ruang foto.

Si Satpam lantas masuk dan terlihat berkoordinasi dengan seorang petugas di dalam. Tak lama kemudian, Si Satpam mempersilakan Alec masuk.

Oh ya, soal antrian, alangkah baiknya sebelum Anda ke kantor imigrasi segala persyaratan dipersiapkan terlebih dulu selengkapnya.

Syarat utama adalah KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran atau ijazah SD/SMP/SMA, bukan ijazah sarjana karena tidak ada keterangan ortunya, semua asli dan fotokopi dibawa dan jangan lupa meterai.

Karena, di belakang gedung juga  terjadi antrian foto kopi dan pembelian meterai.

Walau cuma hendak membeli meterai, Anda tetap harus antri di barisan karena fotokopi dan meterai dilayani oleh satu loket yang sama.

Usai pengambilan data pemohon, sidik jari dan foto, Anda akan diberi bukti nomor registrasi untuk diserahkan ke Bank Mandiri.

Pembayaran mesti dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak nomor registrasi diterima.

Jika sudah dibayar, paspor siap diambil setelah 3 (tiga) hari kerja sejak pembayaran dilakukan.

Poinnya adalah, untuk mengurus paspor, Anda harus siap meluangkan waktu seharian di Kantor Imigrasi, jika perlu dari pagi sampai sore hari.

IMG_20170713_115533.jpg

Kantor Imigrasi Kelas II Depok berada di komplek Pemda/DPR Kota Depok

IMG_20170719_081103.jpg

Contoh antrian yang tak perlu karena hanya hendak beli meterai

IMG_20170719_091642.jpg

Suasana antrian untuk pengecekan kelengkapan dokumen

IMG_20170719_134643.jpg

Menunggu pengambilan paspor, tiga hari selesai sejak pembayaran ke bank dilakukan

 

 

 

Minta-minta, antara dilema & kausalitas (bagian 2)

  • Umurnya sekitar baru sekitar delapan tahun. Kepalanya dibalut kerudung atau tepatnya jilbab. Suaranya nyaring dan lantang, menunjukkan ia suka ngoceh. Raut mukanya khas Indonesia, berkulit sawo matang dan mata yang agak sipit. Gelas plastik bekas air mineral ia tenteng kemana-mana.

“Pak beri sedekah dong Pak. Beri sedekah, Pak,” katanya dengan mengiba-iba, sesaat setelah Alec keluar dari toko swalayan Indomaret yang letaknya di Jalan Pahlawan, tak jauh dari Polsek Citeureup.

Inilah ujian terberat dalam perjalanan hidup seorang Alec. Bertemu dengan anak kecil yang mengemis meminta-minta belas kasihan. Diberi salah, nggak diberipun salah.

Untuk beberapa saat Alec terdiam bisu dalam keheningan. Berbagai perasaan berkecamuk dalam pikirannya.

Alec tak serta-merta panik. Beruntung, Indomaret menyediakan kursi dan meja untuk pengunjung yang ingin bersantai di halaman luar.

Tak urung, Si Anak pun ikut duduk berhadapan langsung Alec, sembari mulutnya tak henti-henti berkata, “Pak berilah saya sedekah, Pak.”

“Kamu tahu apa yang mungkin menimpa kamu, anak perempuan berkeliaran di jalan-jalan dan di pasar? Kalau ada apa-apa sama kamu, kamu dijahili atau dijahati orang, siapa yang akan bertanggung jawab?,” tutur Alec memulai percakapan.

“Orangtua saya lah, Pak,” katanya polos.

Dengan sudut matanya, Alec melihat ada seorang pria setengah baya duduk di atas motor sambil memperhatikan ke arah toko swalayan tersebut.

Alec berharap, pria tersebut adalah orangtua Si Anak. Ternyata bukan. Ia langsung tancap gas begitu seorang Ibu menghampirinya usai berbelanja dari toko tersebut.

“Emang kamu disuruh orangtua mengemis?” lanjut Alec.

Sadar pertanyaannya agak menjebak, Si Anak buru-buru mengoreksi.

“Bukan Pak. Saya mengemis atas kemauan saya sendiri,” tutur gadis kecil yang mengaku bernama Ida itu.

“Memangnya ayah dan ibu kamu pekerjaannya apa?” lanjut Alec.

“Ayah saya pemulung, Pak. Ibu saya di rumah saja ngurusin si dede (adik bayi),” jawabnya sambil memperagakan orang yang memungut sesuatu dan menyortirnya.

Saat berikutnya ia juga memperagakan aksi seorang  ibu yang sedang memomong bayi di pangkuannya.

“Seusia kamu ini harusnya berada di sekolah, bukan di pasar,” lanjut Alec.

Ia menjawab tidak pernah duduk di bangku sekolah karena terbentur biaya.

“Hari gini masih ada anak Indonesia yang sempat tidak mengecap pendidikan dasar?” batin Alec kurang percaya.

“Coba baca ini, apa katanya di situ,” kata Alec sembari menunjuk ke sebuah stiker yang ditempel di dinding kaca toko swalayan tersebut.

“G, R, A, gra, T, I, S, tis. Gratis!” ucapnya bersemangat.

Semakin Alec yakin bahwa anak itu memang sudah dilatih sedemikian rupa untuk berdusta kepada orang-orang yang dimintai sedekah oleh dia.

Masa anak kecil yang tak pernah duduk dibangku SD bisa membaca sedemikian rupa?

Untuk lebih memastikan dugaannya bahwa Si Anak memang dilatih sebagai pengemis profesional, Alec melanjutkan pertanyaan,

“Kamu sudah berapa jam berada dekat sini. Dan sudah dapat duit berapa?” Tanya Alec.

“Saya sudah sejam-an di sini, Pak, baru dapat duit Rp12 ribu,” paparnya.

Bayangkan, dalam satu jam dia sudah mengantongi Rp12 ribu. Cukup lima jam saja sehari dia mengemis, tiap hari dia sudah membawa Rp60 ribu pulang!

“Minta sedekahnya dong, Pak,” katanya kembali berulang kali.

Sebelum beranjak pergi, Alecpun mengakhiri tanya jawab siang hari itu dengan pernyataan,

“Kalau Bapak beri kamu sedekah, Bapak bukan dapat pahala, tapi justru berdosa,” katanya.

“Lho kok gitu, sih, Pak?” balasnya tidak percaya.

“Kalau Bapak kasih kamu sedekah, kamu pasti akan terus ketagihan mengemis, iya kan? Kalau ada apa-apa sama kamu, Bapak tidak mau ikut menanggung dosanya,” papar Alec.

Sambil beranjak pergi dan iapun menyumpah-nyumpah, “Kalau tahu nggak akan dikasih, saya nggak perlu  duduk lama-lama!”

Yang ia mungkin belum mengerti ialah bahwa sekecil apapun perbuatan, pasti akan diperlihatkan sebab akibatnya di yaum’l hisab nanti.

Sebagian kita mungkin berpikir bahwa memberi sedekah kepada anak jalanan itu adalah perbuatan baik.

Tapi dibalik itu, kita justru membantu memakmurkan kefakiran di negeri ini karena membuat orang nyaman cari jalan pintas dapat duit, yaitu dengan mengemis!

Apalagi, mengeksploitasi anak di bawah umur jelas-jelas melanggar HAM yang berat.

Wallahu’alam

IMG_20170807_164824

 

Minta-minta, antara dilema & kausalitas (bagian 1)

Minta-minta, antara dilema & kausalitas (bagian 1)

Pakaiannya sopan, rapi & tertutup hijab seperti idealnya seorang Muslimah, berdiri tenang seperti patung di depan pintu masuk Kantor Pos Ciriung, Cibinong, Bogor. Kepada setiap pengunjung yang hendak masuk, ia tersenyum, dan disodorinya satu amplop.

Karena buru-buru ada urusan, Alec menerima amplop tersebut sembari berkata, “Nanti saya baca, ya.”

Di dalam kantor pos itu, sembari menunggu namanya dipanggil karena antrian, Alec membuka amplop yang tadi ia terima.

Ternyata di amplop itu tertera permintaan sedekah untuk yayasan panti asuhan. Alec kemudian teringat, tahun lalu di tempat yang sama ia pernah disodori amplop sedekah juga.

Hanya saja bedanya, tahun lalu yang berbeda adalah orangnya, meski sama-sama perempuan, nama dan lokasi yayasan. Tak perlu kritis-kritis amat untuk bisa membaca bahwa kantor pos tersebut telah menjadi lokasi favorit untuk minta sedekah.

Keluar dari kantor pos, sembari menyerahkan amplop yang ia selipi uang seikhlasnya, Alecpun mencoba mengajukan beberapa pertanyaan.

Ternyata benar, ibu tersebut, sebut saja namanya Ita, menunjukkan sejumlah dokumen yang menyatakan ia bekerja sebagai pencari dana untuk sebuah yayasan yatim piatu.

“Ada nih Pak proposal lengkapnya,” kata Ita sambil menyodorkan satu berkas.

Badan hukum jelas, alamat jelas, nama-nama pengurus dan pengelola pun tertera. Itu semua legalitas, yang tentu saja bisa diurus, dan belum menunjukkan fakta kegiatan sesungguhnya.

“Kami tiap malam Jumat ada pengajian. Silakan Bapak datang kalau hendak bersilaturahmi dengan anak-anak yatim piatu yang kami bina,” tuturnya.

Memang, dalam daftar yang  tertera dalam proposal, disebutkan ada sekitar 55 anak yatim dan piatu serta 20 orang dhuafa yang menurut Ita semuanya adalah janda-janda tua.

“Legalitas itu penting kalau yayasan Mbak ingin berurusan dengan bantuan pemerintah. Kalau kita yang partikelir ini, yang penting kegiatannya faktual ada, bukan fiktif,” kata Alec.

Alec menjelaskan bahwa mengasuh yatim piatu termasuk perbuatan besar dan mulia.

“Mbak nggak perlu repot-repot mesti nongkrong di depan kantor pos meminta-minta kepada setiap pengunjung. Kesannya gimana, gitu, jadi kurang sreg aja,” papar Alec.

Selidik punya selidik, ternyata Ita tidak sendirian menjalani usaha penggalangan dana tersebut. Menurut pengakuan dia, ada sekitar 9-10 orang yang disebar di beberapa tempat untuk melakukan hal yang sama.

Sebetulnya, dibekali proposal lengkap itu sudah memadai untuk disebar ke toko-toko yang bertebaran di sepanjang jalan Mayor Oking yang terbentang dari Cibinong hingga Citeureup. Ciriung masuk dalam kawasan ini.

Kenapa hal itu tidak dilakukan dan justru memilih kantor pos sebagai tempat menunggu orang yang keluar masuk sepanjang hari?

Bagi orang awam seperti Alec, harapannya sederhana saja, bagaimana bantuan yang ia berikan, sekecil atau sebesar apapun sampai kepada nawaitu awalnya, anak-anak yatim dan piatu.

“Gini aja Mbak, tolong alamatnya, begitu ada waktu luang saya main ke sana,” tutur Alec.

“Kok kayak mau repot-repot segala. Tinggal kasih aja, yang penting ikhlas, apa susahnya sih?” barangkali begitu pikiran Si Ibu.

Logika tasawufnya nya sederhana saja. Urusan yatim piatu  itu bukan urusan sepele dalam agama. Dan memang, seorang Muslim harus mau repot-repot mengurusinya. Kalau nggak mau repot, mending nggak usah beramal sekalian.

Kausalitasnya, tanpa kita sadari kebaikan dan kemurahan hati kita bisa mendorong orang untuk menjadikan minta-minta sebagai mata pencarian tetap, yang pada gilirannya mendukung mentalitas malas bagi anak bangsa.

Karena itu, jangan heran jaman sekarang minta-minta kerap dijadikan modus dan bahkan isi proposalpun banyak yang fiktif.

Dan, sebagai pewacana kewirausahaan, Alec kerap mewanti-wanti muridnya untuk menghargai setiap sen yang mereka dapatkan dengan susah payah.

“Jangan pelit karena sifat pelit (bakhil) itu merusak, tapi jangan juga boros nanti kalian akan terhina,” kata Alec dalam satu kesempatan tatap muka di kelas.

Islam mengajarkan sikap yang sederhana yakni di tengah-tengah antara keduanya.

Tiap Muslim hendaklah berperilaku fathonah (cerdas) dan amanah dalam mengelola kekayaannya.

Artinya, setiap sen yang yang kita dapatkan atau kita belanjakan hendaklah dilakukan dengan cara yang bertanggungjawab, dari mana dan untuk apa, karena suatu ketika pasti akan ditanya, paling tidak di alam kubur sana.

Bersambung…