Belajar dari pelosok, cara berdemokrasi tanpa mahar

Nama yang tercantum di layar ponselnya cukup familiar. Bedul, (bukan nama sebenarnya), tumben menghubungi Alec. Karena jarang menerima panggilan telpon dari konco lamanya itu, sore itu ponsel langsung dia angkat.

DEPOK (cestarweb): “Lec, lu malam ini ada waktu nggak? Bisa mampir ke kios sebentar, ada yang mau saya diskusikan,” kata Bedul di seberang telpon.

Orang-orang di sekitarnya bisa memanggil namanya dengan sebutan Bang Bedul. Pria kelahiran Lamongan itu, dikenal sebagai RW tajir di lingkungan tempat tinggalnya.

Terakhir kali bertemu dengan pria berkepala cepak ala Apache itu sekitar lima tahun lalu ketika Alec dimintai pendapat tentang plus minus perlu tidaknya pemasangan sentra anjungan tunai mandiri (ATM) di ruko miliknya.

Selepas Isya, Alec memacu motor bututnya ke ruko Bang Bedul. Suasana masih tampak sepi, karena biasanya pada malam minggu suasana di ruko mulai ramai pukul 10.00 malam, saat pentas musik rock mulai digelar.

Setelah berbasa-basi dengan menawarkan makanan dan minuman dari gerai-gerai yang ada di komplek ruko tersebut, Bang Bedul memulai percakapan.

“Gua ditawari oleh Partai (anu) untuk jadi caleg di Depok. Tapi gua harus menyiapkan mahar Rp500 juta buat pengurus partai (DPD),” tutur Bang Bedul.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa sejak jaman reformasi bergulir, partai-partai kerap menawarkan posisi caleg kepada orang-orang yang dianggap tajir dan berada dengan kompensasi membayar ‘mahar politik.’

FB_IMG_1493026401605

Di luar itu, Sang Caleg mesti harus menyiapkan lagi dana kampanye untuk mempromosikan dirinya ke tengah masyarakat, biasanya dibantu oleh mesin-mesin partai di wilayah dapil caleg tersebut.

Alhasil, tak sedikit caleg gagal yang mengalami stres dan depresi bahkan ada yang sampai gila karena terlibat utang di sana-sini, demi mewujudkan ambisinya itu.

Sementara caleg yang berhasil lolos ke gedung dewan, mulai menghitung-hitung bagaimana agar bisa cepat ‘balik modal’ dan kalau bisa ‘untung besar’ dari kursi dewan yang ia duduki.

Selain caleg, praktik mahar ini juga sering diterapkan terhadap calon bupati, walikota dan gubernur yang hendak bertarung di pilkada-pilkada.

Jadi, begitu mereka berhasil mendapatkan jabatan kepala daerah, maka sering urusan perijinan dan lelang proyek-proyek di daerah dijadikan lahan basah untuk menumpuk pundit-pundi pribadi dan partainya.

FB_IMG_1488866946303

Kalau hari ini kita dapati banyak kepala daerah yang diseret KPK karena terlibat korupsi, pungli atau gratifikasi, itu semua tak lepas dari proses awal demokratisasi yang kita bangun selama ini.

Bang Bedul terlihat termangu-mangu mendengar cerita Alec, sambil menghirup minuman favoritnya, jus lemon, sajian yang sama yang dihidangkan buat Alec.

“Lantas dalam kasus Ane, gimana dong solusinya?” tanya Bang Bedul.

“Jawabnya simpel saja Bang, tidak perlu! Karena tingkat elektabilitas orang tak bisa hanya karena orang itu dikenal sebagai RW tajir di lingkungannya. Untuk  Dapil Depok paling tidak Abang mesti punya basis massa di dua atau tiga kecamatan. Kalau tidak, usaha Abang hanya akan sia-sia belaka menghabiskan duit dan waktu dengan percuma,” tandas Alec.

Bahasa gaulnya, “Mbok ya bercermin dulu deh, Bang” batin Alec.

Belajar dari pelosok

Meski jaman sekarang identik dengan hal yang serba konsumerisme dan materialisme, tapi di beberapa pelosok nagari (daerah) masih ditemukan praktik pengangkatan pemimpin, dalam hal ini disebut panghulu atau Datuk di mana calon datuk tidak mengeluarkan biaya sepeserpun.

Nama-nama nagari tidak perlu disebutkan, guna menghindari kecemburuan lokalitas.

Di Sumatera Barat, ada beberapa hal dalam tradisi adat mereka yang bisa dijadikan acuan solusi dalam menyikap biaya berdemokrasi yang ‘mahal,’ adalah tiga hal berikut.

  1. Mambangkik batang tarandam (membangkit batang terendam).

Batang yang terendam identik dengan material yang sangat kuat, tahan lama dan bernilai tinggi dan sering dijadikan bahan utama untuk mendirikan sebuah bangunan, dalam hal ini adalah Rumah Gadang.

Ini berlaku ketika gelar pusaka (datuk) telah lama dianggurkan. Mungkin, karena terputusnya keturunan laki-laki, atau bisa juga karena terbentur pada biaya malewakan gala (prosesi pengangkatan gelar datuk) yang belum ada. Terjadi kevakuman dalam waktu yang cukup lama.

Setelah sumber-sumber dana berhasil digali (batang tarandam) dan tokoh yang dianggap layak menjadi datukpun sudah siap, maka dimulailah acara malewakan gala tersebut.

  1. Mangambangkan nan talipek (membuka lipatan)

Ini artinya menghidupkan kembali status sosial atau gelar pusaka adat yang sudah lama tidak dipakai.

Biasanya disebabkan karena belum adanya kesepakatan tentang calon yang dianggap tepat untuk diangkat sebagai panghulu / datuk, mungkin karena faktor Si Calon belum cukup umur, dll.

  1. Manurunkan nan tagantuang (menurunkan yang tergantung)

Pada hakikatnya kurang lebih sama dengan poin 1 dan 2 yakni karena alasan-alasan tertentu baik faktor usia maupun biaya, rencana batagak gala (peresmian gelar datuk) sempat menjadi tertunda alias menggantung untuk waktu lama.

Dari ketiga poin diatas dapat dicermati bagaimana masyarakat Minangkabau sangat berhati-hati dalam menentukan pilihan siapa pemimpin yang pantas buat mereka, dan tak memaksakan diri jika belum siap.

Selain itu, segala biaya yang timbul akibat pemilihan pemimpin itu, ditanggung renteng secara gotong-royong oleh anak kamanakan (karib kerabat dalam kaum).

Sehingga, Si Calon tidak terbebani oleh biaya mahar politik apapun dan tak ada konsekuensi mesti ‘balik modal’ apalagi ‘cari untung’ dalam menjalankan jabatannya, sebagai satu amanah publik.

Ali Cestar
Penulis adalah pemerhati sosial politik, berdomisili di Hambalang, Bogor.

Advertisements

Berjuang sendiri sejak jaman Belanda, sudah menjadi takdir PT Pos kah?

Tubuhnya mulai ringkih karena dimakan usia. Pandangan matanya sudah tak berfungsi lagi karena operasi katarak yang kurang berhasil. Meski begitu, langkah kakinya selalu tegap berjalan ke masjid setiap azan berkumandang. 

SUMEDANG (cestarweb): Haji Emed oleh tetangga satu RT di bilangan Jalan Kebonkol, Sumedang lebih dikenal sebagai imam masjid.

Lelaki tua kelahiran 1939 itu menjalani masa pensiunnya dengan tabah, meski kezaliman demi kezaliman sebagai buah dari kebijakan pemerintah, terus dia alami.

Dengan uang pensiunan yang tak mencapai Rp1 juta per bulan, Haji Emed merasa PT Pos dianaktirikan oleh pemerintah, karena standar ganda kebijakann status pegawai dan pensiunan PT Pos yang tidak setara dengan BUMN lain seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI), misalnya.

Meski sama-sama BUMN, berbeda dari PT KAI yang pegawainya sempat menikmati masa pensiun sebagai PNS ketika jawatan itu berubah status menjadi persero, pegawai PT Pos justru diturunkan statusnya menjadi karyawan swasta.

Dalam sejarahnya, PT Pos telah mengalami beberapa kali perubahan nama.

PT Pos berdiri pada 1931 dengan nama Jawatan PTT. Pada 1962 berubah menjadi PN Postel dan berubah lagi pasca G-30S-PKI 1965 – 1978 menjadi PN Pos dan Giro.

Sejak 1978 hingga 1995, Pos menggunakan nama Perum Pos dan Giro sebelum menjadi PT Pos dan Giro sejak 1995 sampai sekarang sesuai PP Nomor 5 Tahun 1995.

“Dulu setiap laba Pos kami setor ke pemerintah.Kini, loyalitas kami kurang dihargai. Pensiun yang kami terima tidak sampai 30% dari pensiun PNS,” keluh Haji Emed, yang diangkat sebagai pegawai Pos pada 1960.

Dari segi peluang bisnis, PT Pos juga terkesan jauh dari perhatian pemerintah.

Berbeda dari BUMN lainnya seperti Garuda Indonesia, misalnya, yang kerap mendapat suntikan modal meski merugi, PT Pos justru harus berjuang menggali peluang bisnisnya sendiri.

Sejak lesunya arus pengiriman surat dan wesel, PT Pos terus  menggali sumber-sumber pendapatan baru seperti membuka gerai Pospay dan Pos Logistik.

Satu-satunya competitive advantage yang masih dimiliki PT Pos hingga kini adalah kekuatan jaringannya yang menjangkau hingga ke kawasan-kawasan pelosok di Tanah Air.

Kekuatan jaringan inilah yang sering dilirik oleh usaha jasa pengiriman seperti TIKI & JNE, misalnya, yang menjadikan PT Pos sebagai mitra perpanjangan tangan delivery mereka untuk menjangkau pelosok.

Selain kecilnya nilai pensiun, Haji Emed juga merasa dizalimi dalam hal pelayanan kesehatan seperti BPJS.

Oleh PT Pos, pensiunan golongan 3A berpangkat PNMPos itu hanya diberi tunjangan untuk BPJS Rp65 ribu per bulan.

“Karena dirujuk oleh dokter umum ke dokter ahli, harus antre di klinik sekian lama dan ujung-ujungnya harus beli obat sendiri di luar yang harganya di atas Rp100 rb karena BPJS hanya memberi obat sesuai standar pelayanan minimal.

Bahkan ada teman pensiunan saya yang mengalami masalah kesehatan serius yang harus antre berjam-jam di rumah sakit, ujung-ujungnya hanya mendapat obat parasetamol,” tutur Haji Emed yang menjalani pensiun sejak 1995.

Masalah melaratnya hidup para pensiunan PT Pos itu sebetulnya bukanlah isu baru.

Pada 2012, masih jaman pemerintahan SBY, 1.000 pegawai PT Pos pernah menggelar unjuk rasa di Jakarta menuntut kesetaraan hak pensiun dengan PNS lainnya.

Pada tahun yang sama, masalah yang menderita 17.000 lebih pensiunan PT Pos pernah dengan lantang disuarakan oleh Rieke Diah Pitaloka di Komisi IX DPR RI.

Waktu itu, pensiunan PT Pos menerima uang pensiunan terendah Rp230 ribu dan tertinggi Rp780 ribu, bandingkan dengan PNS lain pada level (pangkat & jabatan) yang sama yang menerima terendah Rp1.500.000 dan tertinggi Rp2.700.000.

“Yang diterima Pensiunan Pos Indonesia itu sudah sangat tidak layak. Jauh dari cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari dimana harga sembako meningkat setiap saat. Ini membuat para pensiunan itu tak memiliki daya lagi untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya,” kata Rieke seperti dikutip Beritasatu.com.

Dalam dasawarsa terakhir, gaji PNS sipil maupun TNI/Polri, telah terjadi paling tidak telah mengalami lima kali kenaikan gaji hingga 10% tiap kenaikan.

Namun tidak demikian halnya dengan PT Pos.

Pada 2015, Badan Kepegawaian Negara (BKN) sempat juga mengkaji masalah tersebut, namun hingga kini tidak jelas follow-up nya bagaimana.

“Apa memang takdir kami untuk terus berjuang sejak jaman Belanda sampai sekarang ini?” tanya Haji Emed.

Standar ganda kebijakan pemerintah juga dialami cucunya belum lama berselang.

Akong, cucu kesayangan lelaki 78 tahun itu yang baru lulus SBMPTN, diharuskan membayar uang  kuliah hampir Rp4 juta per semester di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, atau kurang lebih sama dengan rata-rata uang kuliah di perguruan tinggi swasta seperti UIN Solo, misalnya.

Usut punya usut, ternyata pihak rektorat tidak menyetujui program Bidik Misi cucunya itu, meski sudah dilengkapi dengan slip gaji Rp2 juta / bulan dari kantor tempat orang tuanya bekerja.

“Kalau toh uang kuliahnya sama dengan swasta, apa poin nya lulus SBMPTN dan kuliah di negeri?” kata Sumijati, putri sulung Haji Emed.

Boleh jadi, keluarga Haji Emed memang sudah ditakdirkan untuk terus berjuang melawan ketidakadilan di dalam negeri Bumi Pertiwi ini.

Dalam bisu, Haji Emed terus melangkah menuju masjid favoritnya, tempat ia bebas melampiaskan semua keluh kesahnya kepada Sang Pemilik jagad semesta…

Ali Cestar
Penulis adalah redaktur media logistik, berdomisili di Hambalang

 

 

Isu komunis di antara warisan status quo & bayang-bayang sosialisme

Mungkin hanya segelintir orang yang paham arti kata ‘persbiro.’ Bagi Mas Bud yang ketika itu diserahi tugas mengembangkan desk baru, transportasi, kata itu lazim digunakan ketika mengkompilasi sejumlah naskah dari beberapa sumber sekaligus. Tujuannya semata demi efiensi redaksional sehingga semua sumber berita tak perlu disebutkan satu persatu.

JAKARTA (cestarweb): Namun bagi Alec, salah seorang bawahan Mas Bud di desk yang sama di koran ekonomi tersebut, kata ‘persbiro’ identik dengan romantisme masa-masa perjuangan anak negeri jajahan.

Menurut Wikipedia.org, nama Persbiro identik dengan Indonesische Persbureu (IP) atau Persbiro Indonesia, didirikan oleh RM Soewardi Soerjadiningrat yang kemudian lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara.

Persbiro didirikan di Den Haag pada Nopember 1913 dan pada awalnya dimaksudkan sebagai sumber finansial bagi keluarga Ki Hadjar. Namun kemudian, Persbiro berkembang menjadi alat propaganda dan pejuangan kaum pergerakan Indonesia di Belanda.

Pada 31 Maret 1951, setelah proses nasionalisasi, Belanda menyerahkan kantor berita Algemeen Niews en Telegraaf Agentschaap (Aneta) kepada Yayasan Persbiro Indonesia yang berlangsung secara bertahap hingga 1955.

Pada 6 Nopember 1954, Pers Biro Indonesia (PIA) resmi berdiri dan menunjuk BM Diah sebagai ketua pengurus yayasan sementara Djamaludin Adinegoro sebagai Pemimpin Umum.

IMG_20170818_072019

Pada 13 Desember 1962, PIA dilebur dengan Antara sementara kantor-kantor berita kecil seperti Asian Press Board (APB) dan Indonesian National Press & Publicity Service (INPS) dibubarkan, menyusul keluarnya UU Press No II yang hanya membolehkan satu kantor berita tunggal, bernama Antara.

Pada saat yang sama, komunisme sedang bergelora di Tanah Air. Partai Komunis Indonesia (PKI) sepertinya mendapat tempat khusus dalam pemerintahan Ir Soekarno,  bahkan mencetuskan Nasakom, singkatan dari Nasional, Agama, Komunis, seakan di wilayah NKRI hanya diakui tiga kekuatan politik itu saja.

PKI merupakan pendukung utama gagasan Nasakom. Bahkan partai itu tak segan-segan melibas partai berhaluan yang sama, Partai Murba (Musyawarah Rakyat Banyak) yang didirikan oleh tokoh kiri, Datuk Tan Malaka.

Bung Karno kemudian membubarkan Partai Murba berdasarkan laporan PKI bahwa Murba telah memfitnah PKI hendak melakukan kudeta menjelang September 1965.

Oleh pemerintahan Soeharto, pada 1971 Partai Murba direhabilitasi dan sempat ikut Pemilu pada 1971. Baru pada Pemilu 1977, partai itu dilebur ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Dan pada Pemilu 1999, Partai Murba muncul lagi dengan nomor urut 31, namun tercampak dari daftar kontestan pemilu berikutnya karena tidak lolos electoral threshold. Sempat ganti jaket menjadi Partai Murba Indonesia pada 2009, namun tak lulus seleksi untuk ikut Pemilu.

Kembali ke masalah Persbiro, ternyata istilah itu tidak hanya dimonopoli oleh awak pers saja. Partai Komunis ternyata juga menggunakan istilah Persbiro sebagai bagian dari struktur partai.

Dalam Partai Komunis, termasuk di Rusia dan Cina, dalam struktur partai terdapat dua corong utama yakni Politbiro yang mengurusi bidang politik dan pemerintahan serta Persbiro yang mengurusi bidang ideologi dan propaganda.

Mengetahui akan hal ini, Alec sebagai penggagas Persbiro.com berada dalam posisi dilema.

IMG_20170818_095751

Akankah tempat tongkrongan teman-teman penulis, eks wartawan, webmaster, copy writer, penerjemah dan redaktur freelance ini akan diteruskan sebagai satu brand usaha?

Khawatir akan jadi korban fitnah menjadi bagian kebangkitan komunisme di Tanah Air, akhirnya Persbiro.com dibiarkan terlantar dan di homepage situs itu kini hanya terpampang spanduk pemasangan parabola gratis berlangganan, sebagai bagian dari semangat kebebasan informasi di abad milenal ini.

Kalau Anda punya gagasan cemerlang tentang bagaimana optimalisasi situs tersebut, silakan hubungi Sang Founder di 0821-5531-5751 via Whatapps.

Dilema yang sama juga dialami oleh paham sosialisme di Indonesia. Sebagian orang beranggapan paham sosialisme dekat kepada komunisme alias lebih ke kiri.

Sementara bagi sebagain lain, sosialisme merupakan inti ajaran Islam dan lebih dekat ke paham kanan.

Cukup membingungkan bukan?

Sementara istilah komunis itu sendiri berasal dari Bahasa Inggris seperti commune (kelompok yang hidup bersama), communal (yang berhubungan dengan kepaguyuban), dan community (himpunan atau masyarakat).

Hal inilah yang pernah dipertegas oleh Bung Karno tentang pengertian ‘komunis’ yang oleh kalangan awam di masa itu kerap diasosikan dengan atheis atau kaum yang tak mengenal Tuhan.

Bagi Bung Karno, komunisme hanyalah satu ideologi yang merekat negara kesatuan bernama Uni Soviet, sementara atheisme itu sendiri hanya dianut oleh masyarakat di negara bagian bernama Rusia saja.

Karena, banyak negara-negara bagian lain di Uni Soviet yang justru mayoritas menganut ajaran Islam, seperti Tajikistan, Uzbekistan, dll.

Meski berbeda istilah, kedua ideologi (komunisme & sosialisme) memiliki satu common ground yaitu mengalami sejarah pahit dengan praktik-praktik kapitalistik.

Jadi tidak heran, seorang Datuk Tan Malaka, putra Minang yang dikenal sebagai pejuang kemerdekaan beraliran kiri, lebih memilih dirinya disebut sosialis ketimbang komunis, karena kesalahpahaman arti ini.

Itu menjelaskan kenapa Tan Malaka keluar dari PKI dan mendirikan partai sendiri, Murba, yang kemudian hari menjadi salah satu musuh politik PKI.

Bagaimanapun, komunisme dan sosialisme masih memiliki musuh bersama, bernama kapitalisme, yang menjadi dasar menjamurnya gerakan-gerakan anti-kapitalistik seperti solidaritas buruh dan ormas-ormas akar rumput lainnya.

Artinya, kalau ada pihak-pihak yang anti kepada kebangkitan komunisme dan sosialisme, bisa dipastikan berasal dari kelompok-kelompok kapitalistik yang cengkeramannya sudah mengakar sejak kelompok modal diberi tempat di Tanah Air.

Bahkan di negara komunis seperti Cina sekalipun, kelompok kapitalistik tetap diberi tempat dalam aktivitas perekonomian, meski eksistensi mereka belum diakui secara terang-terangan alias masih malu-malu.

IMG_20170818_090829

Kontroversi tentang ancaman kebangkitan komunisme di Indonesia bermuara pada satu hal, penegasan akan arah dan tujuan platform politik & perekonomian bangsa ini, mendukung kapitalime global atau mencari konsensus baru yang lebih komunal dan sosialistik, dan mungkin saja lebih islami.

Yang jelas, kelompok status quo yang selama ini telah menikmati gurihnya kue kapitalistik di Republik ini, tak akan rela kenyamanan mereka terganggu oleh bayang-bayang sosialisme yang sengaja dilabeli komunis biar terkesan lebih angker dan seram di tengah masyarakat.

* Penulis adalah pemerhati ideologi, mantan wartawan, berdomisili di Hambalang, Bogor     

Makan bubo, tradisi sebelum jumatan di masjid

Perihnya persendian lutut kiri karena asam urat kembali kambuh tak menyurutkan langkah kaki lelaki itu untuk terus menyusuri lorong shopping mall Vivo yang letaknya di samping kompleks pertokoan Harbour.

SINGAPURA (cestarweb): Jumat 18 Agustus, Alec dan tiga orang kawan pria sesama alumni kelas 1 SMA Negeri 2 Padang, mesti menemukan masjid terdekat untuk menunaikan sholat Jumat.

Terlihat banyak hal yang sudah berubah total, dibandingkan era 1993 ketika pertama kali Alec menginjakkan kaki di negara pulau itu. Masa itu, dekat pelabuhan feri Singapura yang ada hanya World Trade Center (WTC).

Itu jaman jadul, ketika fiskal luar negeri masih berlaku di RI. Banyak WNI masuk Singapura masa itu lewat laut menggunakan feri menimbang fiskal lebih murah, cuma Rp500 ribu, bandingkan dengan fiskal udara Rp1 juta.

IMG_20170818_114501

Suasana santap bubur kacang hijau yang disediakan dekat tempat wudhu di Masjid Temenggong Daeng  Ibrahim, aset milik Sultan Johor, Malaysia yang berada di Jalan Telok Blangah, Singapura. Terlihat teman alumni, Efrizel (kanan, berkaca mata, bercelana jeans, berkaos alumni) sedang menyingsingkan kaki celana bersiap mengambil wudhu.

Kini di jaman milenial, apalagi sejak berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), arus pergerakan manusia di antara sesama warga negara-negara Asia Tenggara semakin bebas. No fiscal, no visa!

Cukai pun hanya berlaku untuk komoditas tertentu saja. Alhasil, banyak penduduk Batam memanfaatkan waktu pulang-pergi ke dan dari Singapura setiap hari untuk berbagai alasan, mulai dari bekerja, ambil upah harian, berdagang, piknik dan segala macamnya.

Lelah mutar-mutar tanpa hasil, jangankan masjid jami’, mushola pun tak ketemu. Itulah risiko berada di negara sekuler. Jangan bandingkan dengan mall-mall di Indonesia, mushola selalu tersedia, meski letaknya di pojok-pojok pertokoan atau di ruang basement.

Akhirnya ada teman ambil inisiatif, bertanya ke seorang pedagang yang perawakannya mirip Melayu India, dan kemungkinan besar pasti Muslim. Bingo! ternyata benar, dia Muslim dan memang tengah bersiap-siap hendak jumatan juga.

“Mau Jumatan? Ikuti saya saya. Saya juga mau sholat Jumat. Tak jauh dari sini, tinggal keluar kompleks, menyeberang jalan sikit,” katanya dengan logat campuran Melayu Indonesia.

Agaknya, dia sudah terbiasa melayani konsumen dari Indonesia yang memang di akhir pekan sering membanjiri tempat itu, terutama penduduk Batam yang posisinya hanya satu jam perjalanan feri saja ke Singapura.

“Aha, dekat saja, tinggal menyeberang jalan,” batin Alec mencoba menguatkan diri, mengingat rasa ngilu persendian lutut yang semakin parah, apalagi sejak dari pelabuhan ‘dipaksa’ berjalan kaki ke Pulau Sentosa untuk selfie-selfie alumni. Senang tapi tersiksa, begitulah rasanya.

Rasa pegal, ngilu, sakit, nyeri semua itu terobati ketika sampai di Masjid Temenggong Daeng Ibrahim. Untuk mudahnya, sebut saja dengan masjid Sultan Johor. Riwayat masjid ini cukup kompleks, sejak masa Sir Stanford Raffles, pendiri Singapura, masih hidup dan berkuasa. Masa di mana Singapura adalah bagian dari wilayah kekuasaan kesultanan Riau yang masa itu diwakili oleh Temenggung (wakil Sultan) Johor.

Intervensi Inggris menyebabkan Singapura menjadi tanah sewaan koloni dengan masa kontrak 999 tahun dengan Kesultanan Riau yang diwakili Sultan Johor, sekarang negara bagian Malaysia.

Sebelum dibangun masjid oleh Temenggong  Daeng Ibrahim, kawasan masjid itu adalah kompleks istana kesultanan Melayu Johor. Sampai kinipun, Sultan Johor kerap berkunjung ke masjid tersebut untuk menunaikan sholat Jumat.

Karena menjadi aset Malaysia, masjid itu dikelola langsung oleh Johor Religious Department, bukan oleh Majelis Ugama Islam Singapura. Di sektretariat masjid, berkibar sejumlah bendera Malaysia.

IMG_20170818_114947

Bubur kacang hijau atau ‘bubo’ yang rasanya sangat manis satu paket dengan sirup yang rasanya pas, tidak terlalu manis, mungkin karena kalah oleh manisnya rasa bubo tersebut.

Sambil membuka sepatu, Alec memperhatikan seorang bapak yang makan dari sajian dengan lahapnya, bahkan itu kali kedua di menambah. Bebas saja. Sekenyang Anda mau, karena sajiannya cukup banyak, dua tong besar.

Karena pemandangan itu terbilang hal baru bagi Alec, apalagi di pelataran masjid menjelang Jumatan, iapun bertanya ke bapak tua itu, “Makan ape tu Pak Cik?”

Jawabnya singkat saja, “bubo.”

Alec langsung paham. Bubo adalah logat Melayu untuk bubur. Alecpun bangkit dari duduk dan mengambil gelas plastik yang tersedia. Bubur kacang hijaunya masih terasa panas. Ia diamkan sesaat sebelum mencobanya.

Hm maknyus juga. Di samping bubur, juga ada dua tong besar berisi minuman. Setelah dituangkan ke gelas plastik, ternyata isinya sirup berwarna merah (lihat gambar).

Menurut seorang jemaah yang rutin jumatan di situ, masjid tersebut memang sering menyajikan hidangan setiap Jumat. Bahkan di bulan Ramadhan, katanya, hidangan yang disajikan lebih banyak dan beragam lagi, karena kontribusi para jemaah yang hendak bersedekah selama bulan puasa.

Coba bayangkan, orang Indonesia menunaikan sholat Jumat di masjid Sultan Johor dengan tradisi makan ‘bubo’-nya di tanah sekuler Singapura. Terasa sekali nuansa ikhwanul muslim-nya. Itulah pelipur lara yang unik yang paling dirasa.

IMG-20170818-WA0074

Empat alumni kelas 1-4 SMAN 2 Padang (Bachiempex Smanduo89) dari kiri berkaos alumni, Alec (Depok), Harry (Batam), Artison (Bekasi) & Efrizel (Surabaya) menyempatkan diri berkumpul-kumpul di Singapura memanfaatkan liburan akhir pekan sejak 17 Agustus 2017.

Tips pengurusan paspor di kantor imigrasi Depok

Jika Anda warga Depok hendak mengurus paspor di Kantor Imigrasi Depok dan berharap diprioritaskan, Anda akan kecele. Kenapa? Karena pelayanan di Kantor Imigrasi tidak mengenal prioritas wilayah. WNI berdomisili di daerah manapun bisa mengurus paspor di kantor imigrasi mana saja.

DEPOK (cestarweb): Bagi Alec, seorang warga Depok, yang berangkat dari rumah sejak habis subuh dan ikut antrian sejak pukul 05.30 WIB di Kantor Imigrasi Depok, perlakuan ini terkesan kurang adil.

Karena, meski datang pagipun, ternyata antrian sudah panjang dan ia berada di barisan paling belakang.

Pada hari Kamis 6 Juli 2017 itu, sesuai pengakuan pegawai kantor tersebut, memang warga Depok yang datang mengurus paspor hanya segelintir.

Ramenya antrian justru umumnya berasal dari penduduk Jakarta Selatan dan Kota Bogor yang sengaja datang ke Imigrasi Depok karena kantor imigrasi di wilayah mereka selalu membludak.

Menurut pengamatan Alec, standar pelayanan tiap pegawai bagian pengambilan data sekitar 30 dokumen per hari.

Jika satu kantor memiliki 7 (tujuh) fasilitas sidik jari dan pengambilan foto, maka jumlah pemohon yang bisa dilayani maksimal per hari adalah 7×30=210 pemohon.

Inti pelayanan terletak pada pengambilan data pemohon. Ini termasuk wawancara, pengambilan sidik jari dan foto di ruangan yang sama.

Berada di urutan 10 terakhir, membuat Alec berpikir panjang apa yang harus dilakukan sembari menunggu nomor antriannya dipanggil, yang diperkirakan bisa menunggu berjam-jam sebelum gilirannya tiba.

Waktu tunggu ia menfaatkan untuk sholat zuhur di masjid terdekat. Usai sholat, Alec menyempatkan makan siang di kantin belakang.

Di Kantor Imigrasi Depok, tersedia speaker di sekeliling gedung sehingga pemohon bisa mendengar tiap nomor antrian yang dipanggil.

Celakanya, di kantin belakang, speaker alias pengeras suara tidak ada, sehingga Alec tidak tahu kalau nomor antriannya sudah dipanggil.

Waktu sudah menunjukkan pukul 14.00 sore ketika Alec melangkah masuk ke dalam ruang tunggu dan kaget karena nomor antriannya sudah terlewati.

“Maaf, Bos, saya sedang makan siang di kantin belakang dan nggak dengar nomor dipanggil karena di situ tak ada speakernya,” kata Alec menyampaikan protes lewat satpam ruang foto.

Si Satpam lantas masuk dan terlihat berkoordinasi dengan seorang petugas di dalam. Tak lama kemudian, Si Satpam mempersilakan Alec masuk.

Oh ya, soal antrian, alangkah baiknya sebelum Anda ke kantor imigrasi segala persyaratan dipersiapkan terlebih dulu selengkapnya.

Syarat utama adalah KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran atau ijazah SD/SMP/SMA, bukan ijazah sarjana karena tidak ada keterangan ortunya, semua asli dan fotokopi dibawa dan jangan lupa meterai.

Karena, di belakang gedung juga  terjadi antrian foto kopi dan pembelian meterai.

Walau cuma hendak membeli meterai, Anda tetap harus antri di barisan karena fotokopi dan meterai dilayani oleh satu loket yang sama.

Usai pengambilan data pemohon, sidik jari dan foto, Anda akan diberi bukti nomor registrasi untuk diserahkan ke Bank Mandiri.

Pembayaran mesti dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak nomor registrasi diterima.

Jika sudah dibayar, paspor siap diambil setelah 3 (tiga) hari kerja sejak pembayaran dilakukan.

Poinnya adalah, untuk mengurus paspor, Anda harus siap meluangkan waktu seharian di Kantor Imigrasi, jika perlu dari pagi sampai sore hari.

IMG_20170713_115533.jpg

Kantor Imigrasi Kelas II Depok berada di komplek Pemda/DPR Kota Depok

IMG_20170719_081103.jpg

Contoh antrian yang tak perlu karena hanya hendak beli meterai

IMG_20170719_091642.jpg

Suasana antrian untuk pengecekan kelengkapan dokumen

IMG_20170719_134643.jpg

Menunggu pengambilan paspor, tiga hari selesai sejak pembayaran ke bank dilakukan